^Back To Top

  

           PUTUSAN                   DELEGASI ONLINE

 

     JADWAL SIDANG                         SIPP

           PENGADUAN                          JDIH

PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah layanan dimana biaya proses berperkara ditanggung oleh negara sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma - cuma (gratis).

I.    Dasar Hukum :

  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

II.  Penerima Jasa Layanan :

1.    Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :

    • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah  setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jamkesmas, Kartu PKH, Kartu Raskin, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah.

2.  Pemberian Layanan Pembebasan Biaya Perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

III. Mekanisme layanan Pembebasan Biaya Perkara :

1.  Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo sebelum sidang pertama secara tertulis dengan melampirkan bukti sebagai berikut :

    • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jamkesmas, Kartu PKH, Kartu Raskin, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah.

2. Panitera memeriksa kelayakan berkas yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara serta ketersediaan anggaran.

3. Apabila permohonan Penggugat/Pemohon tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Agama Ponorogo mengeluarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dan Penggugat/Pemohon dapat berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo secara cuma - cuma (gratis).

4. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Indonesian Arabic English

Karyawan/ti PA Ponorogo

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png
  • 11.png
  • 12.png
  • 13.png
  • 14.png
  • 15.png
  • 16.png
  • 17.png
  • 18.png
  • 19.png
  • 20.png
  • 21.png
  • 22.png
  • 23.png
  • 24.png
  • 25.png
  • 26.png
  • 27.png
  • 28.png
  • 29.png
  • 30.png
  • 31.png
  • 32.png
  • 33.png

Link Terkait

Mahkamah Agung RI
Badan Peradilan Agama

Badan Pengawasan MA RI
Balai Diklat MA RI

Sistem Kepegawaian MARI


Pengunjung

470
Hari iniHari ini44
KemarinKemarin180
Minggu iniMinggu ini470
Bulan iniBulan ini470
Total PengunjungTotal Pengunjung470
Your IP :54.146.195.24
UNITED STATES
US

Flag Counter